Aspek Hukum Pidana Penistaan Agama (Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP)

Era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini kerapkali membawa dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat meskipun tidak dipungkiri pula perkembangan itu membawa dampak positif. Salah satu dampak negatif tersebut adalah adanya media sosial sebagai buah dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah orang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan penistaan agama serta menyebarluaskan perbuatan tersebut. Akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut selalu menimbulkan sentimen dan konflik antar umat beragama.

Jauh sebelum era IPTEK ini berkembang sebenarnya jika dilihat dalam hukum positif Indonesia, maka perbuatan mengenai penistaan agama tersebut telah diatur dalam Bab V Buku II KUHP yaitu yang terdapat dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP.

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP Indonesia merupakan adopsi dari KUHP (Ned.Wvs) Belanda pada saat itu yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, namun menurut Andi Hamzah pasal tersebut (156 dan 156a) tidak ada padanannya dalam Ned. Wvskarena di Belanda tidak ada suku bangsa, semua sama atau homogen, adat istiadat sama, bahasa sama, dan agama umumnya Kristen. Oleh karenanya menurut beliau pasal ini diatur di Indonesia dan perlu dipertahankan untuk mencegah gejolak sosial yang berbau SARA (suku, agama, ras dan antargolongan).[1] Sebagaimana telah menjadi kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang plural /heterogen tidak homogen seperti Belanda.

Untuk memahami kedua pasal tersebut baik secara teoritis maupun praktik maka perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut terhadap kedua pasal tersebut dengan melihat terlebih dahulu rumusan aslinya dalam bahasa Belandanya (bukan berarti dalam Ned Wvs  datur )

  1. Pasal 156 KUHP

“ Hij die in het openbaar uiting geeft aan gevoelans van vijanschap, haat of minachting tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste ver duizend en vijs honderd gulden. Onder groep in dit en in het volgend art, wordt verstan elk deel van de bevolking van Indonesia dat zich door ras, landraad, godsdienst, herkomst, afstamming, nationaliteit of staatsrechtelijken toestand onderscheidt ven een of meer andere delen van die bevolking”[2].Terjemahannya : Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjaran selama – lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi – tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Yang dimaksud dengan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya ialah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal usul, keturunan,kebangsaan atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan.

Dalam Buku Andi Hamzah, Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, menerjemahkan : Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikut berarti tiap – tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lain karena ras, negeri, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut Hukum Tata Negara.[3]

Berdasarkan rumusan Pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur objektifnya, masing – masing unsur tersebut adalah[4] :

  1. In het openbaar atau di depan umum
  2. Uiting geven atau menyatakan atau memberikan penyataan
  3. Aan gevoelens van vijanschap, haat atau minachting atau mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan
  4. Tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia atau terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia

Unsur in het openbaar atau di depan umum dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP itu merupakan strafbepalende omstandingheid atau suatu keadaan yang membuat si pelaku menjadi dapat dipidana. Artinya, pelaku hanya dapat dipidana, jika perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP itu, ternyata telah dilakukan oleh pelaku di depan umum. Jika perbuatan seperti yang dimaksudkan diatas itu tidak dilakukan di oleh pelaku di depan umum, maka pelaku tersebut tidak akan dapat dijatuhi pidana karena melanggar larangan yang diatur dalam pasal 156 KUHP.

Dengan adanya syarat di depan umum itu, kiranya perlu diketahui, bahwa perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 156 KUHP itu, tidak perlu dilakukan oleh pelaku di tempat – tempat umum, yakni tempat – tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, melainkan cukup jika perbuatan – perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelaku dengan cara yang sedemikian rupa, hingga pernyataan itu dapat didengar oleh publik.[5]

Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa perbuatan yang dilarang dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu tidak dapat dilakukan di tempat – tempat umum, karena perbuatan seperti itu juga termasuk pengertian telah dilakukan di depan umum, asalkan perbuatannya itu dapat didengar oleh publik. Justru karena sifatnya yang berbahaya dari perbuatan pelaku itu adalah apabila pernyataannya itu di dengar oleh publik.[6]

Jika perbuatan pelaku itu dilakukan di suatu tempat umum, akan tetapi ternyata tidak didengar oleh publik, misalnya karena pelaku dengan bisik – bisik telah menyatakan perasaannya kepada seseorang tertentu. Perbuatan pelaku seperti itu tidak memenuhi unsur di depan umumseperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156 KUHP, sehingga pelaku tidak dapat dipersalahkan telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 156 KUHP tersebut.

Selanjutnya, unsur objektif yang kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu adalah uiting geven yang diterjemahkan oleh para penerjemah dengan kata menyatakan.

Kata uiting berasal dari pokok kata uiten, yang oleh Doktor Van Hearingen telah diartikan sebagai zijn govoelen te kennen geven[7] atau sebagai perbuatan menunjukkan perasaannya. Karena perbuatan menunjukkan perasaan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan mengucapkan kata – kata melainkan juga dapat dilakukan dengan tindakan – tindakan , maka uiting geven atau menyatakan sesuatu itu juga harus dipandang sebagai dapat dilakukan, baik dengan lisan maupun dengan tindakan – tindakan.

Unsur objektif yang ketiga adalah aan gevoelens van vijandschap, haat of minachting atau mengenai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan (terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia).

Tentang perasaan mana yang harus dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia itu, undang – undang ternyata tidak memberikan penjelasan, dan agaknya telah diserahkan kepada para hakim untuk memberikan penafsiran mereka dengan bebas, tentang perasaan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia.

Terhadap unsur ini perlu diberikan catatan bahwa dalam perumusannya telah dirumuskan secara alternatif dan bukan secara kumulatif sehingga apabila pelaku telah memenuhi unsur perasaan permusuhan atau kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Unsur objektif keempat ialah tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia atau terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia. Artinya pernyataan dari perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan itu harus ditujukan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia.

Tentang apa yang dimaksud dengan golongan di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu, undang – undang telah memberikan penafsiran secara otentik, yakni setiap bagian dari penduduk Indonesia, yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian penduduk Indonesia lainnya, berdasarkan :

  1. Ras, yakni segolongan orang yang terdiri dari individu – individu yang mempunyai keterikatan yang erat antara yang satu dengan yang lain, misalnya karena mempunyai ciri – ciri karakteristik (karakteristieke eigenschappen), yang sama;
  2. Landaard, yang sebenarnya dapat diartikan sebagai volk atau penduduk, akan tetapi juga dapat diartikan sebagai nationaliteit atau kebangsaan;

Godsdienst atau agama; dalam hal ini maka agama yang dimaksud adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan;

  1. Herkomst, yang mempunyai pengertian yang sama dengan afkomst atau asal usul;
  2. Afkomst, yang seperti telah dikatakan diatas, artinya ialah asal – usul;
  3. Afstamming, yang mempunyai arti yang sama dengan nakomeling atau keturunan;
  4. Nationaliteit, atau kebangsaan dan
  5. Staatrechtelijken toestand, atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan.

Berdasarkan unsur objektif yang keempat tersebut diatas dapat diketahui bahwa salah satu yang termasuk dari satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia adalah godniest atau agama, sehingga pasal ini dapat dijadikan dasar untuk memidana setiap orang yang menyatakan atau memberikan pernyataan di depan umum mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan agama. Dalam konteks tulisan ini, perbuatan tersebut disebut sebagai penistaan agama.

Selanjutnya yang perlu dijelaskan, walaupun undang – undang tidak mensyaratkan keharusan adanya opzet atau kesengajaan pada diri pelaku, kiranya sudah cukup jelas bahwa tindak  pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP harus dilakukan dengan sengaja.

Hal itu juga berarti bahwa untuk dapat menyatakan pelaku telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku, harus dapat dibuktikan :

  1. Bahwa pelaku memang telah menghendaki memberikan pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia;
  2. Bahwa pelaku mengetahui, pernyataannya itu merupakan pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia

ika kehendak atau pengetahuan dari pelaku seperti yang dimaksudkan diatas tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memutuskan ontslag van rechtsvervolging atau pembebasan dari tuntutan hukum bagi pelaku.      

asal 156a KUHP

Sebelum menjabarkan unsur – unsur dari Pasal 156a KUHP ini perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa Pasal 156a KUHP merupakan pasal yang disisipkan dalam KUHP berdasarkan Penpres 1965 No. 1 Pasal 4 (L.N. 1965 No. 3).[8]

Menurut penulis jika dilihat dari prespektif politik hukum pidana, maka Penpres tersebut dikeluarkan oleh pemerintahan Orde Lama semata – mata untuk menunjukkan bahwa rezim ini tidak pro atau berafiliasi dengan komunis saat itu (PKI) sebagaimana isu yang berkembang pada saat itu.

Terlepas dari hal tersebut diatas, pasal ini merupakan pasal sisipan dengan Penetapan Presiden era Orde Lama. Ada pihak yang mempermasalahkan Penetapan Presiden ini dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tahun 2010, namun karena Penpres – Penpres sudah dipilah – pilah oleh MPRS Orde Baru dan Penpres mengenai penodaan agama ini telah dinyatakan dapat diterima, maka telah mendapat status undang – undang.[9]

Oleh karenanya dengan sendirinya tidak ada padanan pasal ini dalam Ned. Wvs. Menurut Andi Hamzah[10], pasal ini merupakan khas Indonesia.

Adapun bunyi Pasal 156a KUHP adalah :

Dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

  1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  2. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa

Menurut Andi Hamzah, menjadi pertanyaan yuridis ialah apakah bagian inti yang tercantum dalam huruf a dan b alternatif ataukah kumulatif? Dilihat dari maksud pembuat undang – undang, mestinya ini merupakan alternatif bukan kumulatif. Artinya salah satu saja yang dibuktikan untuk dapat dipidananya pembuat. Dalam hal ini yang dilindungi disini ialah kebebasan baragama dan melaksanakan agama tanpa gangguan dari orang lain.[11]

Perlu disampaikan bahwa mengenai persoalan ini, ada sebagian sarjana yang berpendapat bahwa Pasal 156a KUHP tersebut pada huruf a dan b bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu huruf tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan Pasal 156a tersebut.

Dalam hal ini penulis sepakat dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah karena memang dalam perumusan pasal tersebut tidak secara tegas ditentukan apakah dirumuskan secara alternatif atau kumulatif sehingga membuka ruang untuk melakukan penafsiran terhadap pasal tersebut. Jika dicermati perumusan pasalnya dan juga maksud pembuat pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat dua tindak pidana yaitu pertama, dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan kedua dengan sengaja dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan kke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun demikian, jika hakim berpendapat pasal tersebut dirumuskan secara kumulatif, maka terhadap penistaan agama dapat dikenakan Pasal 156 KUHP.

Terlepas dari hal tersebut, maka berdasarkan hal tersebut ketentuan Pasal 156a KUHP ini pada dasarnya melarang orang :

  1. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  2. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP tersebut di atas terdiri dari :

  1. Unsur subjektif :  dengan sengaja
  2. Unsur objektif:  1. Di depan umum
  3. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
  4. Yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Jika kehendak atau salah satu pengetahuan pelaku sebagaimana yang dimaksudkan di atas itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau vrijspraak bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena unsur dengan sengaja atau opzet itu oleh pembentuk undang – undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah di depan umum. Dengan dipakainya kata – kata di depan umum dalam rumusan tindak pidana tersebut itu tidak berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat  – tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik.

Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, artinya suatu tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia keluarkan itu ternyata tidak didengar oleh publik, maka tindakannya itu bukan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Itu berarti bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisanmaupun dengan tindakan.

Seterusnya, unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan.

Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, undang – undang ternyata tidak memberikan penjelasannya, dan agaknya pembentuk undang – undang telah menyerahkan kepada hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyelahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia.

Dengan selesainya pembicaraan mengenai unsur objektif ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP itu, selesai pula pembicaraan kita mengenai tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP.

Selanjutnya mengenai tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP. Unsur subjektif dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP adalah dengan sengaja atau dalam bahasa Belanda juga sering disebut opzettelijk. Seperti halnya unsur subjektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP diatas, unsur subjektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP ini, juga harus diartikan bukan semata – mata sebagai opzet als oogmerk saja, melainkan juga dapat diartikan sebagai opzet bij zekerheidbewustzijn dan sebagai opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau disebut sebagai dolus eventualis ataupun juga sebagai voorwardelijk opzet.[12]

Oleh karena unsur subjektif dengan sengaja telah diletakkan didepan unsur – unsur lain oleh pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan kesengajaan pelaku itu juga harus ditujukan kepada unsur – unsur lainnya dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP tersebut.

Unsur – unsur lainnya dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP seperti dimaksudkan di atas ialah unsur – unsur :

Di depan umum;

  1. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
  2. Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa

Dengan demikian, agar seseorang pelaku itu dapat dinyatakan sebagai terbukti telah memenuhi semua unsur tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP, hingga ia dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kedua seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a huruf b KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku itu harus dapat dibuktikan :

  1. Bahwa pelaku telah menghendaki mengeluarkan perasaan atau melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP;
  2. Bahwa pelaku mengetahui perasaan yang ia keluarkan atau perbuatan yang ia lakukan itu telah terjadi di depan umum;
  3. Bahwa pelaku telah menghendaki agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa

Jika salah satu kehendak atau pengetahuan pelaku tersebut di atas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau vrijspraak bagi pelaku.

Selanjutnya unsur subjektif yang kedua dalam rumusan tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP adalah dengan maksud supaya orang tidak menganut agama agama apapun juga bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Maksud sebagaimana yang dimaksudkan diatas itu dalam doktrin sering disebut sebagai subjectief doel atau sebagai tujuan subjektif dari pelaku, yang dihubungkan dengan opzet pelaku, juga sering disebut sebagai bijkomend oogmerk atau sebagai nader oogmerk ataupun sebagai vederrerikend oogmerk.[13]

Maksud tersebut tidak perlu harus tercapai, pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatan – perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP, masing – masing yakni :

Mengeluarkan perasaan dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa;

  1. Melakukan perbuatan dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Sungguhpun demikian, karena maksud agar orang lain tidak menganut agama apapun juga bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa itu merupakan suatu unsur tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP, maka unsur tersebut juga harus didakwakan oleh penuntut umum di dalam surat dakwaannya, dan dibuktikan kebenarannya di sidang pengadilan. Tidak terbuktinya unsur tersebut telah dipenuhi oleh pelaku, akan menyebabkan hakim harus memutuskan bebas bagi pelaku.

Seterusnya unsur objektif pertama tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a butir b KUHP ialah di depan umum. Sama halnya dengan unsur di depan umum sebagaimana yang dijelaskan diatas, di depan umum dalam rumusan tindak pidana tersebut itu tidak berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat  – tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Walaupun perasaan itu telah diucapkan pelaku di suatu tempat umum, artinya suatu tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia keluarkan itu ternyata tidak didengar oleh publik, maka tindakannya itu bukan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP.

Selanjutnya, unsur objektif kedua dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a KUHP itu ialah telah mengeluarkan perasaanatau melakukan perbuatan.

Tentang perasaan mana atau perbuatan yang bagaimana, dapat dipandang sebagai persaan atau perbuatan yang ada hubungannya dengan maksud pelaku agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa itu, pembentuk undang – undang ternyata tidak memberikan penjelasan, dan sepertinya telah diserahkan kepada hakim untuk menafsirkan dengan bebas perasaan atau perbuatan mana, yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan agar orang lain tidak menganut sesuatu agama apapun juga, yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan penjabaran mengenai unsur – unsur Pasal 156 KUHP dan 156a KUHP tersebut diatas, maka bagi para pelaku penistaan agama sebagaimana konteks tulisan ini, dapat dikenakan kedua Pasal tersebut. Jika dilihat dari kedua rumusan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa Pasal 156a KUHP lebih khusus terhadap penodaan/penistaan agama daripada Pasal 156 KUHP. Namun karena rumusan Pasal 156a KUHP tersebut masih menimbulkan persoalan dalam menentukan apakah antara tindak pidana yang diatur pada huruf a dengan yang diatur pada huruf b Pasal 156a KUHP, ditentukan secara kumulatif ataukah alternatif, maka dalam prakteknya masih terbuka peluang untuk diberikan penafsiran dan yang berhak menafsirkannya adalah hakim didasarkan keyakinan yang berdasarkan pertimbangan hukum yang adil lagi bijak sana.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengantisipasi pelaku penistaan terhadap agama lolos dari jeratan Pasal 156a KUHP maka disarankan kiranya didakwakan secara subsider dengan Pasal 156 KUHP karena dalam pasal tersebut juga diatur mengenai penistaan terhadap agama. Yang membedakannya dengan Pasal 156a KUHP adalah Pasal 156 mengatur perbuatan secara umum mengenai SARA (suku, agama, ras, antargolongan) sehingga penistaan terhadap agama termasuk didalamnya. Sedangkan Pasal 156a KUHP lebih bersifat khusus yaitu berkaitan dengan perbuatan dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Andi Hamzah, Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal. 247 – 249

[2] Engelbrecht, De Wetboeken, hal. 1322 dalam P.A.F Lamintang, Delik – Delik Khusus Kejahatan – Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, (Bandung : CV Sinar Baru, 1987), hal. 457

[3] Andi Hamzah, Op.cit, hal. 247

[4] P.A.F Lamintang, Op.cit, hal. 458

[5] Hoge Raad, 22 Mei 1939, N.J. 1939 No. 861

[6] Noyon – Langemeijer, Het Wetboek I, hal. 571

[7] Van Hearingen, Krames’ Netherlands Woordenbook, hal. 827

[8] R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal(Bogor:Politeia, 1994), hal.134

[9] Andi Hamzah, Op.cit. hal. 249

[10] Ibid

[11] Ibid

[12] P.A.F Lamintang, Op.cit, hal. 463

[13] Ibid, hal. 469

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s